PPh 22 marketplace: yang perlu diketahui UMKM dan seller Shopee 2026
· 5 menit baca
Kalau kamu berjualan di Shopee, Tokopedia, Lazada atau Blibli, sebagian pajak penghasilanmu sekarang dipungut langsung oleh marketplace. Dasarnya PMK 37 Tahun 2025, besarnya 0,5% dari omzet, dan menurut siaran pers DJP nomor SP-23/2026 pemungutannya mulai dilaksanakan 1 Oktober 2026. Artikel ini merangkum aturannya per November 2026, supaya kamu tahu apa yang dipotong, siapa yang bisa bebas, dan bagaimana supaya tidak membayar dua kali.
Satu catatan sebelum mulai: ini penjelasan umum, bukan nasihat pajak untuk usahamu. Untuk kasusmu sendiri, tanyakan ke kantor pajak, Kring Pajak DJP, atau konsultan pajak.
Bukan pajak baru, hanya cara bayarnya yang berubah
DJP menegaskan PMK 37 Tahun 2025 tidak membuat jenis pajak baru. Yang berubah adalah caranya. Dulu seller menyetor sendiri pajak atas penjualannya. Sekarang marketplace yang ditunjuk DJP memungut PPh Pasal 22 saat transaksi terjadi, lalu menyetor dan melaporkannya ke negara.
PMK 37 Tahun 2025 diundangkan pada 14 Juli 2025. Tapi aturan itu baru berjalan setelah DJP menunjuk marketplace mana yang menjadi pemungut. Menurut siaran pers DJP, ada empat yang ditunjuk: PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) dan PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli).
Kapan mulainya: jadwalnya sempat berubah beberapa kali
Ini bagian yang paling sering membingungkan, karena berita yang beredar menyebut tanggal berbeda-beda. Urutannya kurang lebih seperti ini.
Penunjukan pertama keempat marketplace diumumkan DJP pada 1 Juli 2026, dan menurut DDTCNews berlaku efektif 1 Agustus 2026. Beberapa hari kemudian pelaksanaannya ditunda dan DJP membatalkan penunjukan itu. Lewat pengumuman PENG-46/PJ.09/2026, marketplace diminta mengembalikan PPh 22 yang telanjur dipungut kepada seller.
Pada Agustus 2026 DJP sempat menyampaikan bahwa penunjukan ulang akan dilakukan 1 Oktober 2026 dengan pemungutan mulai 1 November 2026. Karena itu masih banyak artikel yang menulis "mulai 1 November". Jadwal itu kemudian dimajukan. Siaran pers DJP SP-23/2026 tertanggal 1 Oktober 2026 menyebut keempat marketplace ditunjuk ulang lewat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 24 September 2026, dan pemungutan mulai dilaksanakan 1 Oktober 2026.
Jadi, per November 2026, acuan resminya adalah 1 Oktober 2026. Cara tiap marketplace menerapkannya di aplikasi bisa berbeda, jadi cek juga pengumuman di pusat bantuan atau pusat penjual marketplace yang kamu pakai. Kalau kamu sempat dipotong di awal Agustus 2026, pastikan potongan itu sudah dikembalikan.
Berapa yang dipotong dan dari angka apa
Tarifnya 0,5% dari peredaran bruto, yaitu omzet kotor yang tercantum di tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Menurut FAQ DJP, peredaran bruto dihitung sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai atau potongan sejenis. Pajaknya terutang saat pembayaran diterima marketplace, dan dipungut atas setiap penjualan, bukan per penarikan dana.
Bukti potongnya tidak berbentuk formulir terpisah. Dokumen tagihan yang dibuat lewat sistem marketplace untuk setiap penjualan dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh 22. Menurut FAQ DJP, bukti pemungutan yang sudah dilaporkan marketplace juga akan muncul di akun Coretax milikmu.
Siapa yang tidak dipungut
FAQ PMK 37 Tahun 2025 menyebut beberapa jenis transaksi yang dikecualikan. Yang paling relevan untuk UMKM adalah yang pertama.
Seller orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun
Kalau kamu berjualan atas nama pribadi dan omzetmu dalam tahun pajak berjalan tidak lebih dari Rp500 juta, kamu tidak dipungut, asalkan sudah menyampaikan surat pernyataan bermeterai ke marketplace. Formatnya ada di lampiran PMK 37 Tahun 2025. Satu surat untuk satu NPWP atau NIK bisa dipakai untuk semua akun dan semua marketplace.
Hitungan Rp500 juta itu adalah seluruh omzet usahamu, bukan per toko. Toko offline dan penjualan di luar marketplace ikut dihitung. Kalau di tengah tahun omzetmu melewati Rp500 juta, kamu wajib menyampaikan surat pernyataan baru paling lambat akhir bulan saat batas itu terlewati, dan pemungutan berlaku mulai bulan berikutnya.
Pengecualian lain
Pengecualian lainnya antara lain seller yang punya surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh 22, mitra pengiriman orang pribadi dari aplikasi transportasi, penjualan pulsa dan kartu perdana, penjualan emas dan perhiasan oleh pengusaha tertentu, serta pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Detailnya ada di FAQ DJP.
Supaya pemungutan berjalan benar, marketplace akan meminta NPWP atau NIK dan alamat korespondensimu. Caranya ditentukan masing-masing marketplace, dan kamu yang bertanggung jawab atas kebenaran datanya.
Hubungannya dengan PPh Final 0,5% (PP 55/2022)
Banyak UMKM membayar PPh Final 0,5% dari omzet menurut PP 55 Tahun 2022, yang sudah diubah dengan PP 20 Tahun 2026. Menurut FAQ DJP, bagi seller yang memakai skema final ini, PPh 22 yang dipungut marketplace menjadi bagian dari pelunasan PPh Final. Bagi seller yang tidak memenuhi kriterianya dan memakai tarif umum, PPh 22 itu menjadi kredit pajak di SPT Tahunan.
Kalau PPh Final yang seharusnya kamu bayar lebih besar dari yang sudah dipungut marketplace, kekurangannya kamu setor sendiri. Kalau yang dipungut ternyata lebih besar, kelebihannya bisa diajukan lewat permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang.
Contoh sederhana untuk menggambarkan logikanya: omzet bulan ini Rp30 juta, Rp10 juta di antaranya lewat marketplace dan sudah dipungut Rp50.000. PPh Final 0,5% dari Rp30 juta adalah Rp150.000. Karena Rp50.000 sudah dipungut, yang kamu setor sendiri Rp100.000, bukan Rp150.000. Contoh ini belum memperhitungkan aturan lain yang mungkin berlaku untukmu, misalnya bagian omzet yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi, jadi pastikan hitunganmu dengan DJP atau konsultan pajak.
Satu hal yang tidak berubah: sistem pajak kita tetap self assessment. Walaupun sudah dipungut marketplace, kamu tetap wajib melaporkan penghasilanmu sendiri di SPT.
Yang bisa kamu lakukan mulai sekarang
Pertama, pastikan data pajak di akun setiap marketplace sudah benar: NPWP atau NIK, dan alamat. DJP juga meminta seller mengaktifkan akun dan kode otorisasi di Coretax.
Kedua, kalau kamu seller orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun, kirim surat pernyataan bermeterai lewat jalur yang disediakan marketplace. Jangan lupa memperbaruinya kalau omzetmu melewati batas itu.
Ketiga, unduh laporan penjualan dan tagihan dari setiap marketplace setiap bulan, lalu catat berapa PPh 22 yang dipungut. Angka ini yang nanti mengurangi PPh Final atau menjadi kredit di SPT Tahunan.
Keempat, pisahkan omzet marketplace dari penjualan lain seperti toko offline, WhatsApp atau website. Penjualan di luar marketplace tetap kamu hitung dan setor sendiri pajaknya.
Kalau kamu memakai Tekomata, bagian Pajak & Laporan (paket Gold ke atas) bisa mencatat penjualan marketplace yang sudah dipungut PPh 22 per bulan dari laporan marketplace-mu, supaya angka itu tidak dihitung lagi di PPh Final 0,5%. Tekomata hanya menyiapkan angkanya sebagai draft; setor dan lapor tetap kamu lakukan sendiri.
Aturan dan jadwal ini sudah berubah beberapa kali sepanjang 2026, jadi selalu cocokkan dengan pengumuman terbaru di pajak.go.id atau tanyakan ke Kring Pajak sebelum mengambil keputusan.